Showing posts with label Pidana. Show all posts
Showing posts with label Pidana. Show all posts

25 February 2022

Tahapan Persidangan Pidana Acara Biasa di Pengadilan Negeri

 



1.   Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu yang dinyatakan tertutup untuk umum, misalnya perkara pencabulan, dll);

2.  Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;

3.    Terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di depan persidangan (apabila menyatakan bersedia dan siap, maka sidang dimulai);

4.    Terdakwa diperiksa identitasnya dan ditanya pula oleh Majelis Hakim apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;

5. Terdakwa kemudian ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, apabila tidak membawa/menunjuk sendiri , maka akan ditunjuk Penasehat Hukum oleh Majleis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih (pasal 56 KUHAP ayat (1));

6.  Kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan.;

7.  Setelah pembacaan surat dakwaan, terdakwa ditanya apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan;

8.     Dalam terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya mengajukan eksepsi (jika ada), maka diberi kesempatan untuk penyusunan eksepsi/keberatan dan kemudian Majelis Hakim menunda persidangan;

9.   Setelah pembacaan eksepsi terdakwa, dilanjutkan dengan tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi (jika ada);

10.  Selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusan sela (jika ada eksepsi);

11.  Apabila eksepsi ditolak, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara (pembuktian);

12.  Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (dimulai dari saksi korban, apabila perkara terdapat korban);

13. Dilanjutkan saksi lainnya (saksi memberatkan, saksi mahkota dan saksi meringankan). Terdakwa ditanya pula oleh Majelis Hakim atas keterangan saksi-saksi tersebut benar atau salah, jika ada yang salah, maka Terdakwa diberi kesempatan untuk menyangah keterangan saksi;

14.  Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli witness/expert;

15.  Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa;

16. Setelah acara pembuktian dinyatakan selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara pembacaan Tuntutan (requisitoir) oleh Jaksa Penuntut Umum;

17. Kemudian dilanjutkan dengan Pembelaan (pledoi) oleh terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya baik secara lisan ataupun tertulis;

18. Replik/tanggapan atau jawaban atas pembelaan terdakwa atau melalui Penasehat Hukum dari Penuntut Umum baik secara lisan maupun tertulis;

19. Duplik/tanggapan atau jawaban atas Replik Penuntut Umum dari terdakwa atau melalui Penasehat Hukum baik secara lisan maupun tertulis;

20.  Putusan oleh Majelis Hakim;

30 November 2014

Formulir Perkara Tindak Pidana


Ketentuan mengenai formulir perkara tindak pidana dapat merujuk pada peraturan Keptusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung No KEP-132/JA/1 1/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Berikut merupakan kode formulir perkara yang selanjutnya dikenal dengan kode - P :
1.LAMPIRAN IKARTU DATA PENYELIDIKAN
2.LAMPIRAN IIKARTU DATA PENYIDIKAN
3.LAMPIRAN IIIKARTU DATA PRA PENUNTUTAN
4.LAMPIRAN IVKARTU DATA PENUNTUTAN
5.LAMPIRAN VKARTU DATA EKSEKUSI
6.P-1PENERIMAAN LAPORAN (TETAP)
7.P-2SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN
8.P-3RENCANA PENYELIDIKAN
9.P-4PERMINTAAN KETERANGAN
10.P-5LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN
11.P-6LAPORAN TERJADINYA TINDAK PIDANA
12.P-7MATRIK PERKARA TINDAK PIDANA
13.P-8SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
14.P-8ARENCANA JADWAL KEGIATAN PENYIDIKAN
15.P-9SURAT PANGGILAN SAKSI - TERSANGKA
16.P-10BANTUAN KETERANGAN AHLI
17.P-11BANTUAN PEMANGGILAN SAKSI AHLI
18.P-12LAPORAN PERKEMBANGAN PENYIDIKAN
19.P-13USUL PENGHENTIAN PENYIDIKAN - PENUNTUTAN
20.P-14SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
21.P-15SURAT PERINTAH PENYERAHAN BERKAS PERKARA
22.P-16SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
23.P-16ASURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
24.P-17PERMINTAAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN
25.P-18HASIL PENYIDIKAN BELUM LENGKAP
26.P-19PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA ATAS NAMA...YANG DISANGKA MELANGGAR PASAL...UNTUK DILENGKAPI
27.P-20PEMBERITAHUAN BAHWA WAKTU PENYIDIKAN TAMBAHAN PERKARA ATAS NAMA…YANG MELANGGAR PASAL…SUDAH HABIS
28.P-21PEMBERITAHUAN HASIL PENYIDIKAN PERKARA PIDANA A.N. TERSANGKA…SUDAH LENGKAP
29.P-21APEMBERITAHUAN SUSULAN HASIL PENYIDIKAN PERKARA PIDANA A.N. TERSANGKA …SUDAH LENGKAP
30.P-22PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI
31.P-23SURAT SUSULAN PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI A.N….YANG DISANGKA MELANGGAR PASAL…
32.P-24BERITA ACARA PENDAPAT
33.P-25SURAT PERINTAH MELENGKAPI BERKAS PERKARA
34.P-26SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
35.P-27SURAT KETETAPAN PENCABUTAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
36.P-28RIWAYAT PERKARA
37.P-29SURAT DAKWAAN
38.P-30CATATAN PENUNTUT UMUM
39.P-31SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA
40.P-32SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT
41.P-33TANDA TERIMA SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA/SINGKAT
42.P-34TANDA TERIMA BARANG BUKTI
43.P-35LAPORAN PELIMPAHAN PERKARA
44.P-36PERMINTAAN BANTUAN PENGAWALAN TAHANAN/PENGAMANAN PERSIDANGAN
45.P-37SURAT PANGGILAN SAKSI AHLI/TERDAKWA/TERPIDANA
46.P-38BANTUAN PEMANGGILAN SAKSI AHLI/ TERDAKWA TERPIDANA
47.P-39LAPORAN HASIL PERSIDANGAN
48.P-40PERLAWANAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI/ PENETAPAN HAKIM
49.P-41RENCANA TUNTUTAN PIDANA
50.P-42SURAT TUNTUTAN
53.P-45LAPORAN PUTUSAN PENGADILAN
54.P-46MEMORI BANDING
55.P-47MEMORI KASASI
56.P-48SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
57.P-49SURAT KETETAPAN GUGURNYA/HAPUSNYA WEWENANG MENGEKSEKUSI
58.P-50USUL PERMOHONAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM
59.P-51PEMBERITAHUAN PEMIDANAAN BERSYARAT
60.P-52PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT ORDINANSI TAHUN 1939 NO 77 JO PASAL 15 KUHP DAN  PASAL 27 AYAT 1 UU NO. 5 TAHUN 1991
61.P-53KARTU PERKARA TINDAK PIDANA