Formulir Perkara Tindak Pidana

Ketentuan mengenai formulir perkara tindak pidana dapat merujuk pada peraturan Keptusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung No KEP-132/JA/1 1/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Berikut merupakan kode formulir perkara yang selanjutnya dikenal dengan kode - P :

1.	LAMPIRAN I	KARTU DATA PENYELIDIKAN
2.	LAMPIRAN II	KARTU DATA PENYIDIKAN
3.	LAMPIRAN III	KARTU DATA PRA PENUNTUTAN
4.	LAMPIRAN IV	KARTU DATA PENUNTUTAN
5.	LAMPIRAN V	KARTU DATA EKSEKUSI
6.	P-1	PENERIMAAN LAPORAN (TETAP)
7.	P-2	SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN
8.	P-3	RENCANA PENYELIDIKAN
9.	P-4	PERMINTAAN KETERANGAN
10.	P-5	LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN
11.	P-6	LAPORAN TERJADINYA TINDAK PIDANA
12.	P-7	MATRIK PERKARA TINDAK PIDANA
13.	P-8	SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
14.	P-8A	RENCANA JADWAL KEGIATAN PENYIDIKAN
15.	P-9	SURAT PANGGILAN SAKSI - TERSANGKA
16.	P-10	BANTUAN KETERANGAN AHLI
17.	P-11	BANTUAN PEMANGGILAN SAKSI AHLI
18.	P-12	LAPORAN PERKEMBANGAN PENYIDIKAN
19.	P-13	USUL PENGHENTIAN PENYIDIKAN - PENUNTUTAN
20.	P-14	SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
21.	P-15	SURAT PERINTAH PENYERAHAN BERKAS PERKARA
22.	P-16	SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
23.	P-16A	SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
24.	P-17	PERMINTAAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN
25.	P-18	HASIL PENYIDIKAN BELUM LENGKAP
26.	P-19	PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA ATAS NAMA...YANG DISANGKA MELANGGAR PASAL...UNTUK DILENGKAPI
27.	P-20	PEMBERITAHUAN BAHWA WAKTU PENYIDIKAN TAMBAHAN PERKARA ATAS NAMA…YANG MELANGGAR PASAL…SUDAH HABIS
28.	P-21	PEMBERITAHUAN HASIL PENYIDIKAN PERKARA PIDANA A.N. TERSANGKA…SUDAH LENGKAP
29.	P-21A	PEMBERITAHUAN SUSULAN HASIL PENYIDIKAN PERKARA PIDANA A.N. TERSANGKA …SUDAH LENGKAP
30.	P-22	PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI
31.	P-23	SURAT SUSULAN PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI A.N….YANG DISANGKA MELANGGAR PASAL…
32.	P-24	BERITA ACARA PENDAPAT
33.	P-25	SURAT PERINTAH MELENGKAPI BERKAS PERKARA
34.	P-26	SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
35.	P-27	SURAT KETETAPAN PENCABUTAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
36.	P-28	RIWAYAT PERKARA
37.	P-29	SURAT DAKWAAN
38.	P-30	CATATAN PENUNTUT UMUM
39.	P-31	SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA
40.	P-32	SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT
41.	P-33	TANDA TERIMA SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA/SINGKAT
42.	P-34	TANDA TERIMA BARANG BUKTI
43.	P-35	LAPORAN PELIMPAHAN PERKARA
44.	P-36	PERMINTAAN BANTUAN PENGAWALAN TAHANAN/PENGAMANAN PERSIDANGAN
45.	P-37	SURAT PANGGILAN SAKSI AHLI/TERDAKWA/TERPIDANA
46.	P-38	BANTUAN PEMANGGILAN SAKSI AHLI/ TERDAKWA TERPIDANA
47.	P-39	LAPORAN HASIL PERSIDANGAN
48.	P-40	PERLAWANAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI/ PENETAPAN HAKIM
49.	P-41	RENCANA TUNTUTAN PIDANA
50.	P-42	SURAT TUNTUTAN
53.	P-45	LAPORAN PUTUSAN PENGADILAN
54.	P-46	MEMORI BANDING
55.	P-47	MEMORI KASASI
56.	P-48	SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
57.	P-49	SURAT KETETAPAN GUGURNYA/HAPUSNYA WEWENANG MENGEKSEKUSI
58.	P-50	USUL PERMOHONAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM
59.	P-51	PEMBERITAHUAN PEMIDANAAN BERSYARAT
60.	P-52	PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT ORDINANSI TAHUN 1939 NO 77 JO PASAL 15 KUHP DAN  PASAL 27 AYAT 1 UU NO. 5 TAHUN 1991
61.	P-53	KARTU PERKARA TINDAK PIDANA

Ketentuan mengenai formulir perkara tindak pidana dapat merujuk pada peraturan Keptusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tentan...